Anggaran Naik, Pendidikan Digratiskan

GORONTALO — Sejumlah daerah mulai merencanakan menerapkan pendidikan gratis, menyusul dinaikkannya anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN. Karena sebagian besar anggaran itu mengucur ke daerah, sebagian daerah mendapati APBD bisa membiayainya.

Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, merencanakan menerapkan sekolah gratis mulai TK hingga SMA, tahun ini. ”Insya Allah kebijakan itu segera diberlakukan setelah dibahas secara matang bulan ini,” kata Fadel kepada Antara di Gorontalo, Senin (18/8). Menurut Fadel, sekolah gratis sangat strategis untuk menekan angka kemiskinan di Gorontalo yang masih di atas 20 persen. Kalaupun ada kendala sehingga kebijakan itu belum bisa diterapkan tahun 2008, Fadel mengatakan, ”Tahun 2009 pendidikan gratis sudah berjalan.”

Pendidikan gratis juga diterapkan di Kota Semarang, Jawa Tengah, mulai  tingkat SD hingga SMP. ”Sekarang, jangan ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak belajar di sekolah,” kata Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip. Sukawi meminta seluruh ketua RT hingga camat se-Semarang memerhatikan warganya yang perlu disekolahkan. ”Kalau masih ada anak usia SD yang tidak atau belum sekolah, mohon dicarikan sekolah. Nanti Pemkot yang bertanggung jawab membiayainya,” kata dia.

Setelah turunnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggaran pendidikan 20 persen–sesuai amanat konstitusi–mulai tahun depan anggaran pendidikan di APBN menjadi Rp 224 triliun. Sekitar 66 persen dana itu, atau Rp 150 triliun, akan mengalir ke daerah melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sekitar Rp 52 triliun atau 23 persen, mengalir ke Depdiknas, dan sekitar sembilan persen mengalir ke Depag.

Diperketat
Menyusul kenaikan anggaran pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana memperketat pengawasannya. ”Kita akan berdayakan seluruh auditor untuk melaksanakan pemeriksaan. Kalau nanti kekurangan tenaga, kita mungkin mau menggunakan tenaga outsource,” kata anggota VI BPK, Sapto Damandari.
Untuk melakukan pemeriksaan, BPK bekerja sama dengan Komisi X DPR yang menangani masalah pendidikan. BPK berharap DPR segera membentuk public account committee atau panitia khusus yang melakukan pemeriksaan anggaran. Anggota Komisi X, Yasin Kara, meminta kenaikan anggaran pendidikan hanya untuk kegiatan pendidikan, tidak diakali untuk kegiatan lain. ”Saya harap tidak ada akal-akalan dari orang Depdiknas,” katanya kepada >Republika, kemarin.
Prioritas utama, kata dia, adalah gaji guru. Sebab, saat ini masih ratusan ribu guru yang gajinya di bawah standar hidup layak. Sebab, guru sulit dituntut profesional bila masih bergaji di bawah Rp 1 juta. Dengan kenaikan anggaran pendidikan, Yasin Kara berharap tiga tahun mendatang siswa se-Indonesia bisa menikmati pendidikan hingga sekolah menengah atas.  una/nap/owo/win (2008-08-19 07:15:00 :Republika)

(-)