Agenda shalat Jumat di halaman barat gedung Capitol Hill berhasil digelar. Ribuan umat Islam hadir dalam kesempatan tersebut. Mereka beribadah dengan khusyu’ untuk menjawab prasangka terhadap Islam yang selama ini berkembang di sebagian warga Amerika Serikat (AS). Sekitar 3.500 Muslimin dan Baca entri selengkapnya »
Ibnu Al-Shatir, Sang Penemu Jam Astrolab
Peradaban Barat kerap mengklaim Nicolaus Copernicus (1473 – 1543 M) sebagai tokoh pencetus teori heliosentrisme Tata Surya. Sejarawan astronomi menemukan fakta, ide matematika antara buku Copernicus yang berjudul “De Revolutionibus” memiliki kesamaan dengan sebuah buku yang pernah ditulis seratus tahun sebelumnya oleh ilmuwan Muslim Arab, Ibnu Al-Shatir (1304-1375 M).
Kitab yang menjadi rujukan Copernicus itu bertajuk “Kitab Nihayat Al-Sul Fi Tashih al-Usul”. Itu berarti, Baca entri selengkapnya »
The Rural Electrification Administration (REA) was established to devise a long-term solution to the seemingly intractable problem of extending electricity to rural Americans during the New Deal. As electricity becomes more common in rural areas, so does automobiles and telephones. However, because of high cost of electricity, cars and phones were far more common on farms than electricity; thirty-three percent of farms had a car and forty percent had a telephone, but less than ten percent had electric power by the end of the 1920s.
New technologies for communication purposes that are affecting local communities are phones, cell phones, and computers.
Computers have been around for about 60 years. The first computer was invented in the late 1940s.
Common examples of communication technologies for communication purposes are telephones, cell phones, and computers.
The telephone brought people closer together in the sense that distance did not inhibit a phone call, but it also had an unanticipated effect, according to some early studies that people spent less time actually in each other’s presence. Starting in the 1890s people began to replace visiting with telephone calls, which were briefer and less personal. It is tempting to use such evidence to decide that human beings are becoming progressively alienated from one another, and that machines have interposed themselves between them. Rather than conclude that networked communication substitutes for personal contact, one can just as easily argue that they amplify and preserve already established relationships. One can conclude the telephone was used to alleviate loss of contact caused by increasing demands on people’s time to those in the community.
Millions of people go online daily. Rather than isolating users in a virtual world, the Internet extends communities in the real world. The Internet is used to connect people in individualized and flexible social networks rather than in fixed and grounded groups. Some dedicate most of their lives to the online community. The Internet supplants activities, like watching television, rather than other forms of social life.
……. (to be continue, click here)
Untuk pertamakalinya dalam sejarah, para ilmuwan mampu menunjukkan bahwa pikiran manusia dapat “dibaca” hanya dengan memperhatikan aktivitas otak. Dengan menggunakan pemindai canggih untuk mengukur peredaran darah, melalui lingkungan realitas maya berbasis komputer, para ilmuwan Inggris mampu menyebutkan dimana para relawan berada. “Yang mengejutkan, hanya dengan melihat data pada otak, kita bisa memperkirakan dengan tepat dimana mereka (responden) berada. Dalam kata lain, kami bisa ‘membaca’ ingatan spasial (berkenaan dengan ruang) mereka,” kata Eleanor Maguire dari Wellcome Trust Center for Neuroimaging, University College London, kepada para wartawan. Penemuan ini membuka kemungkinan bagi pengembangan mesin pembaca ingatan, meskipun Maguire menilai risiko kekacauan pembacaan pikiran masih jauh bisa terjadi. Namun begitu, dia yakin penemuan yang dilaporkan dalam jurnal Cell Biology ini akan membantu pengembangan riset ganguan ingatan seperti pada Alzheimer dengan penyinaran cahaya untuk mengetahui bagaimana daerah otak besar menyimpan memori. Maguire dan koleganya menggunakan satu teknologi yang dikenal sebagai “pencitraan resonansi magnetik fungsional” atau fMRI yang menyoroti daerah otak saat daerah-daerah ini aktif. Dengan memindai otak manusia seperti memainkan game realitas maya dalam komputer, para ilmuwan mampu mengukur aktivitas neuron (sel syaraf) tertentu dalam otak besar (hippocampus), satu daerah otak yang disebut penting sekali bagi navigasi dan memori. Penelitian ini meratakan jalan bagi analisis tentang bagaimana pikiran-pikiran lain, termasuk memori yang lebih lengkap mengenai masa lalu atau visualisasi masa depan, didata dalam sel syaraf. Itu bermakna bahwa penggunaan fMRI untuk pemeriksaan forensik keseluruhan memori dan pikiran, membuka kemungkinan timbulnya masalah etika. Untuk sementara teknologi ini hanya bekerja pada relawan yang berkehendak dan peneliti Demis Hassabis menilai teknologi ini masih membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun sebelum itu mungkin diaplikasikan. “Membutuhkan masa yang lama sebelum teknologi seperti itu menjadi mungkin diterapkan, dimana anda bisa membaca pikiran seseorang dalam satu masa singkat manakala pikiran-pikiran itu tidak kooperatif,” katanya. ant/rtr/kpoBy Republika Newsroom Jumat, 13 Maret 2009 pukul 21:01:00
Berdasarkan rancangan kurikulum baru pendidikan tingkat dasar Inggris, anak-anak tingkat sekolah dasar di negeri ini diharuskan mempelajari jejaring sosial maya Twitter dan ensiklopedia online Wikipedia, disamping guru akan menjadi lebih leluasa dalam membuat anak berkonsentrasi di kelas.
Rancangan kurikulum yang bakal menandai perubahan terbesar dalam sistem pendidikan dasar di Inggris dalam satu dekade terakhir ini, menyebutkan ratusan spesifikasi berkaitan dengan pengetahuan alam, kewilayahan dan kesejarahan mesti dikuasai anak sebelum berusia 11 tahun sehingga mereka lebih gampang memahami pelajaran di jenjang berikutnya.
Rancangan kurikulum baru ini tidak hanya meliputi pelajaran yang biasa diajarkan sebelumnya seperti sejarah dan aritmetika, namun juga memasukkan media lebih modern dan keahlian berbasis Internet yang bobotnya sama dengan pendidikan cinta lingkungan.
Rancangan ini diajukan Sir Jim Rose –mantan ketua Ofsted (Office for Standard of Education, semacam Badan Standar Pendidikan Nasional di Indonesia) yang diangkat menteri dengan tugas mengembangkan kurikulum sekolah dasar– dan akan diumumkan bulan depan.
Yang unik dari rancangan kurikulum ini adalah ketentuan yang menyebutkan murid harus memahami blogging, podcast, Wikipedia dan Twitter sebagai sumber informasi dan bentuk komunikasi, selain diharuskan pandai menulis dan mengeja.
Kemudian, anak-anak mesti terbiasa mempelajari peristiwa menurut pemikiran berkronologi dimana anak mesti menyusun periode, peristiwa dan perubahan hasil studi mereka dalam kerangka kronologis, serta memahami perkaitannya.
Tiap murid akan mempelajari dua periode kunci dalam pelajaran Sejarah Inggris –era Victoria dan era Perang Dunia Kedua– namun sekolah berhak memutuskan salah satu dari dua periode itu mana yang pantas dipelajari siswa.Kurikulum ini juga memperhatikan aspek perkembangan fisik, kesehatan dan program kesejahteraan yang menurut Rose akan berguna bagi kesehatan, makanan dan kegiatan jasmani anak-anak, serta hubungan mereka dengan keluar dan teman.
Untuk itu, anak-anak akan diajari mengenai tekanan dari teman, bagaimana mengatasi gangguan teman, dan bagaimana mesti berbagi pendapat.Kurikulum ini mengajarkan enam inti pelajaran, yaitu pemahaman Bahasa Inggris, komunikasi dan bahasa, matematika, sains dan teknologi, kemanusiaan dan lingkungan, kesehatan fisik dan kesejahteraan, dan terakhir seni dan desain.
John Bang, kepala pendidikan pada Persatuan Guru Nasional, menyebut rancangan kurikulum baru ini seperti melompat ke trend terbaru seperti Wikipedia dan Twitter, namun masih mempertahankan pelajaran dalam kurikulum sebelumnya. “Kemampuan menggunakan komputer dan keyboard menjadi sepenting pelajaran menulis. Buku dan teks tertulis harus bisa diunduh demi menjawab sistem pengajaran berbasis Internet,” ujar John.
Sementara Teresa Cremin, Presiden United Kingdom Literacy Association, mengkhawatirkan kurikulum baru ini karena tidak menyebutkan pelajaran drama yang erat kaitannya dengan kemelekan siswa. “Namun keprihatian utama kami adalah tidak ditekankannya membaca untuk mencipta kegembiraan atau senang membaca,” kata Teresa.
Mary Bousted, Sekretaris Jenderal Asosiasi Guru dan Dosen, justru melihat kurikulum ini menawarkan program studi yang lebih masuk akal, disamping membuat guru lebih leluasa berkreasi di kelas. “Anak-anak perlu dibuat antusias belajar sehingga mereka ingin belajar dan memperoleh keahlian yang akan mereka pelajari di jenang berikutnya,” kata Mary. ant/kpo (By Republika Newsroom, Rabu, 25 Maret 2009 pukul 20:55:00)
Oleh Doni Koesoema A
(Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School of Education, Boston)
Persoalan nasib guru swasta yang merasa dianaktirikan dan diperlakukan tidak adil kian mencuat ke publik. Polarisasi antara guru swasta dan negeri sebenarnya bukan persoalan utama yang kita hadapi.
Masalah utama yang menjadi pangkal perdebatan adalah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga dan melindungi martabat profesi guru, tidak peduli apakah itu guru negeri, swasta, tetap, maupun honorer.
Dua kekuatan
Sebenarnya, nasib guru lebih banyak ditentukan dua kekuatan, yaitu kekuatan negara dan kekuatan masyarakat. Kekuatan negara terhadap guru bersifat memaksa dan mengatur. Ini terjadi karena negara berkepentingan hanya mereka yang memiliki kompetensi dan layak mengajar di kelaslah yang boleh berdiri di depan kelas. Karena itu, negara mengatur berbagai macam kompetensi yang harus dimiliki guru sebelum mereka boleh mengajar di dalam kelas. Kualifikasi akademis, sertifikasi, kemampuan sosial, dan keterampilan pedagogis adalah hal-hal yang harus dikuasai guru. Berhadapan dengan aturan negara yang koersif ini, para guru tidak dapat berbuat apa-apa selain harus menyesuaikan diri. Sebab inilah satu-satunya cara agar profesi guru tetap berfungsi efektif dalam lembaga pendidikan.
Selain itu, masyarakat juga memiliki kekuatan kultur yang menentukan gambaran sosok guru. Guru harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu ramah, terbuka, akrab, mau mengerti, dan pembelajar terus-menerus agar semakin menunjukkan jati diri keguruannya. Masyarakat telah menentukan pola perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru di dalam kelas dan di luar kelas. Bahkan, masyarakat dengan kekuatan kulturalnya mengatur bagaimana guru harus berpakaian. Guru tak bisa seenaknya memakai jenis pakaian tertentu selama mengajar. Pelanggaran atas harapan masyarakat ini membuat individu guru kehilangan integritas.
Berhadapan dengan dua kekuatan ini, guru tidak memiliki kekuatan penawaran, selain mengikuti apa yang ditetapkan instansi di luar dirinya. Tidak jarang, norma sosial yang harus dilaksanakan guru menjadi rambu-rambu yang sebenarnya menjaga martabat guru itu. Ketika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan guru, masyarakat akan menilai pribadi itu sebagai kehilangan kualitas keguruan dan dia tidak akan dipercaya. Karena itu, sanksi sosial, baik dari masyarakat maupun negara, sebenarnya bukan bersifat punitif, tetapi juga reparatif, yang membuat status dan martabat guru tetap berharga di mata masyarakat dan negara.
Bagian hakiki
Kekuatan memaksa negara dan kekuatan kultural masyarakat sebenarnya menjadi bagian hakiki yang mewarnai status seorang guru. Karena itu, tiap orang yang ingin menjadi guru harus mempertimbangkan dua tuntutan itu. Guru tidak bisa mengklaim dirinya sebagai guru jika negara dan masyarakat tidak memaklumkan keberadaan individu itu sebagai guru.
Sayang, situasi sosial, politik, dan ekonomi kian membuat status guru terpencil dan terpinggir. Ini terjadi karena tuntutan tinggi yang dipaksakan pemerintah ternyata tidak dibarengi kesediaan pemerintah melindungi profesi guru. Bahkan, ada guru digaji di bawah upah minimum regional. Sedangkan masyarakat, terutama para pemilik yayasan pendidikan swasta, juga tidak dapat berbuat banyak karena alasan tak adanya dana untuk mengangkat guru-guru mereka menjadi guru tetap. Minimnya sumber daya yayasan sering menjadi alasan untuk tidak memerhatikan nasib guru, bahkan membebani masyarakat dengan cara menaikkan biaya pendidikan.
Entah berhadapan dengan kekuatan negara atau masyarakat, guru ada dalam posisi lemah dan selalu menjadi korban. Situasi ini tidak dapat diatasi dengan mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai negeri, seperti tuntutan beberapa kelompok guru honorer maupun mengangkat guru tidak tetap menjadi guru tetap yayasan.
Masalah ini hanya bisa diatasi jika pemerintah dan masyarakat memberi prioritas untuk menjaga, melindungi, dan menghormati profesi guru. Secara khusus, pemerintah harus memberi jaminan finansial secara minimal kepada tiap guru agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat sebagai guru. Jaminan seperti ini hanya bisa muncul jika ada perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang benar-benar memihak dan berpihak kepada guru.
Sejauh ini, pemerintah hanya mampu menuntut guru untuk ikut sertifikasi, tetapi ia gagal memberi penghargaan dan perlindungan atas profesi guru (ada ketidakseimbangan kuota guru negeri dan swasta, sedangkan swasta dibatasi kesejahterannya dengan aturan alokasi jam mengajar dan status kepegawaian). Pemerintah memiliki tugas mulia dalam menyejahterakan nasib guru. Negara mampu melakukan itu jika ada keinginan politik yang kuat. Ongkos sosial dan politik pada masa depan akan lebih ringan jika pemerintah mampu memberi perlindungan dan kemartabatan profesi guru, terutama memberi jaminan ekonomi minimal agar para guru dapat hidup bermartabat, sehingga mereka dapat memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat dan negara.
Dukungan bagi swasta
Ketidakmampuan sekolah swasta dalam membiayai para guru yang bekerja di lingkungannya juga harus menjadi keprihatinan utama pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia pendidikan patut didukung, tetapi pemerintah juga wajib menjamin bahwa masyarakat yang mengelola sekolah memenuhi persyaratan sesuai standar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika banyak yayasan pendidikan tidak mampu memenuhi standar pelayanan pendidikan, yayasan seperti itu tidak layak melangsungkan pelayanan pendidikan karena akan merugikan masyarakat (menarik ongkos terlalu tinggi), tidak mampu menghargai kinerja guru, dan tidak mampu memberi layanan pendidikan yang terbaik bagi siswa karena keterbatasan sarana, fasilitas, dan mutu guru.
Di zaman persaingan ketat seperti sekarang, kinerja menjadi satu-satunya cara untuk mengukur mutu seorang guru. Karena itu, status pegawai negeri, swasta, tetap, atau honorer tidak terlalu relevan dikaitkan gagasan tentang profesionalisme kinerja seorang guru. Di banyak tempat, status pegawai tetap malah membuat lembaga pendidikan swasta tidak mampu mengembangkan gurunya secara profesional sebab mereka telah merasa mapan. Demikian juga yang menjadi pegawai negeri, banyak yang telah merasa nyaman sehingga lalai mengembangkan dirinya. Di Papua, ada fenomena, status menjadi guru pegawai negeri banyak diincar sebab tiap bulan mendapat gaji, sementara hadir di sekolah dianggap tidak wajib.
Guru yang berkualitas selalu mengembangkan profesionalismenya secara penuh. Dia tak akan merengek-rengek meminta diangkat sebagai pegawai negeri atau guru tetap sebab pekerjaannya telah membuktikan, kinerjanya layak dihargai. Mungkin ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan dan mempertahankan idealismenya pada masa sulit. Namun, idealisme ini akan kian tumbuh jika ada kebijakan politik pendidikan yang mengayomi, melindungi, dan menghargai profesi guru. Pemerintah sudah seharusnya menggagas peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi guru, tidak peduli apakah itu guru negeri atau swasta, dengan memberi jaminan minimal yang diperlukan agar kesejahteraan dan martabat guru terjaga. Kompas, 19/11/08
JAKARTA — Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) meminta izin pemerintah untuk dapat menjual murah 500 juta buku pelajaran yang terlanjur dicetak. “Kalau pemerintah memang sudah memutuskan hanya menggunakan BSE (Buku Sekolah Elektronik) ya tidak masalah. Paling tidak pemerintah mengizinkan kami menjual buku pelajaran yang sudah terlanjur dicetak yang nilainya sampai Rp10 triliun,” kata Ketua Umum Ikapi, Setia Dharma Madjid, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan adanya 500 juta buku pelajaran yang tidak dapat dijual lagi tersebut berawal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penerbit swasta yang bukunya telah lolos seleksi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dapat mencetak buku yang berlaku dan tahan selama lima tahun.
“Dengan adanya Permendiknas itu penerbit langsung mencetak buku pelajaran tersebut tentunya dengan asumsi stok harus ada lima tahun. Tapi belum selesai masa lima tahun sudah ada Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan penggunaan BSE, lalu mau dijual kemana buku kami,” katanya.
Untuk itu, dia mengatakan, Ikapi meminta kepada pemerintah agar diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk menjual buku yang telah lulus dari BSNP yang menumpuk di gudang masing-masing penerbit langsung kepada sekolah-sekolah.
“Kenapa sekolah langsung, karena belum semua daerah punya toko buku. Gorontalo saja belum ada toko buku, karena itu penerbit biasanya langsung ke sekolah,” ujar dia.
Selain itu, dia meminta agar pemerintah mau menetapkan harga jual buku tersebut berdasarkan versi penerbit bukan Harga Eceran Terendah (HET) percetakan untuk menjaga kelangsungan hidup penerbit. Paling tidak sama dengan yang telah diusulkan oleh Ikapi kepada Menteri Pendidikan Nasional.
“Kami sangat berharap kalau pemerintah mau menerima apa yang telah diusulkan sebelumnya yakni 70 persen dari harga eceran penerbit. Karena harga itu lah yang tidak merugikan penerbit maupun pemerintah,” kata Setia. ant/is
By Republika Contributor
Senin, 24 November 2008 pukul 22:10:00
Komentar Terakhir