29 comments on “Anggaran pendd. hanya 13 % ?

  1. Menanggapi Kepmendiknas tentang APBN pendidikan, yang semula 20% menjadi 13% memang sangat memprihatinkan padahal anggaran pendidikan nasional itu bukan didapat dari APBN saja melainkan dari APBD.jika ditelusuri sebenarnya anggaran pendidikan di Indonesia ini kalau orang-orang yang berkompeten(pejabat, staff pendidikan) jujur dengan jabatannya insya Allah pendidikan di Indonesia tidak memperhatinkan dari segi sarana, pra sarana dan guru, kemungkinan akan maju seperti halnya negara-negara tetangga yang sangat memprioritaskan pendidikan generasinya.

    Dengan anggaran yang hanya 13% dari anggaran pendidikan nasional, itupun kalau benar-benar sampai kepada yang berwenang(maksudnya tidak dipangkas lagi/ dikorupsi). kenapa saya pribadi mengatakan seperti itu memang pada dasarnya negara indonesia ini sudah bangkrut/pailit, tetapi negara tidak bisa dikatakan bangkrut, tidak ada negara yang bangkrut hanya orang-orangnya saja yang membuat negara ini menjadi tak berdaya, sampai tidak ada tenggang rasa sedikitpun, sampai-sampai anggaran pendidikan pun di pangkas juga maka dari itu jika memang anggaran pendidikan hanya 13% dari APBN dan benar-benar segitu(real), sampai ke yang bersangkutan(Lembaga-Lembaga Pendidikan, baik formal maupun non formal yang berwenang), insya Allah mungkin orang-orang yang berada dilembaga pendidikan akan menyiasatinya. agar keberlangsungan pendidikan ini berjalan sebagaimana mestinya( ini pun kalau tidak dikorupsi) atau bisa juga menyikapi amanat MENDIKNAS Bapak Bambang Sudibyo agar lembaga pendidikan( Sekolah atau Perguruan Tinggi memiliki Otonomi dalam bidang akademik, keuangan dan kepegaiwan selain itu juga mampu mengelola keuangan dan menghasilkan keuntungan untuk membantu operasional lembaganya).

  2. Syukur kepada Allah SWT karena pemerintah sebenarnya sangat prihatin terhadap kondisi pendidikan Indonesia, angka 49 triliun yang dialokasikan dari APBN untuk sektor pendidikan sesungguhnya bukan lah angka yang sedikit, jika kita melihat dari kacamata masyarakat yang masih banyak hidup dalam kemiskinan.Namun, jika ditilik dari nilai tukar rupiah terhadap dolar US, angka itu hanya setara dengan +- 5 miyar dollar, yang mana dana itu pun sama dengan penghasilan setahun seorang pengusaha terkenal amerika bernama JP. Morgan. Lantas…?? pertanyaan selanjutnya adalah, apakah angka 49 triliun itu memadai untuk peningkatan mutu pendidikan indonesia? jawabannya bisa saja “YA” Jika kegiatan korupsi di Indonesia bisa disulap menjadi bersih sama sekali.Korupsi tiada, Pendapatan negara meningkat drastis, otomatis pemerintah bisa mengalokasikan dana yang lebih besar dari 49 triliun atau mungkin bisa lebih besar dari 85 triliun. Maka saya sebagai seorang calon guru, bertekad untuk mendidik anak-anak didik saya kelak menjadi orang-orang yang takut pada tuhan dan anti korupsi.

  3. Menanggapi anggaran pendidikan yang hanya 13% dari 20% yang seharusnya menurut saya wajar saja, karena kita dihadapkan dengan krisis moneter dunia yang ditandai dengan harga minyak dunia yang melambung tinggi melampaui batas APBN kita. sehingga pemerintah harus memangkas dana yang ada hingga merata kebeberapa departemen. Yang terpenting penyaluran dananya tepat sasaran dan ril dalam laporannya.
    Untuk menyiasati anggaran pendidikan yang 13% agar terpenuhi untuk dunia pendidikan,pemerintah dapat melakukan langkah-langkah sbb:
    1. Program wajib belajar pendidikan dasar tidak harus semata-mata diatasi dengan menyediakan sekolah, ruang kelas dan membangun sekolah baru. Sebab hal itu belum tentu efesien bagi daerah-daertah yang infrastrukturnya masih sangat terbatas. Justru yang terjadi adalah pembangunan sekolah sangat mahal.
    2. Keseimbangan unit cost pendidikan formal dan non formal. Saat ini alokasi dana melalui APBN dalam perbandingan unit cost pendidikan formal dan non formal untuk penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sangat timpang. Padahal jalur pendidikan non formal dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesungguhnya perannya sangat besar.
    3. Tidak menjadikan Universitas menjadi suatu perusahaan. Seiring gelombang privatisasi, negara mengimplementasikan kebijakan otonomi terhadap universitas di indonesia terutama universitas negeri dengan mengubah statusnya menjadi BHMN. Dengan adanya status tersebut universitas harus mencari dana sendiri untuk meningkatkan kualitasnya sehingga biayanya menjadi mahal.
    4. Bekerjasama dengan prusahaan dunia seperti Microsoft yang menawarkan software gratis bagi sekolah-sekolah di Indonesia.
    Dengan demikian anggaran yang hanya 13% dapat mencukupi kebutuhan dunia pendidikan di Indonesia.

  4. menanggapi dari anggaran sebesar 13% kita harus bisa memeklumi karna begitu banyaknya anggaran yang harus di sediakan bagi pengololaan negara kita oleh sebab itu suatu negara akan bisa maju bila adanya bantuan dari berbagai pihak bukan saja pemerintah tapi juga rakyatnya yang harus bisa mensosialisasikan dari dana yang ada dengan kejujuran masing-masing pihak .jangan mencari kesalahan orang lain atau lembaga pihak tertentu tapi cobalah kita mencari cara untuk pemecahannya dengan dana yang ada kita bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk kemajuan bersama dan bermanfaat bagi negara.pemerintah sudah mulai banyak perubahan untuk bidang pendidikan tapi memang belum merata untuk semua untuk bidang pendidikan .oleh sebab itu marilah bersama-sama kita memperjuangkan nasib pendidikan di indonesia kita dengan mengaktuallisasikan diri secara utuh untuk pendidikan dan menghasilkan anak-anak didik yang berpotensi.dengan demikian sambil berjalannya waktu kita memberikan sesuatu yang pasti kita akan mendapatkan perubahan dari pemerintah akan dana yang lebih besar dan akan lebih bermanfaat,amin.

  5. menurut saya baik pemerintah maupun rakyat harus belajar untuk transparan dalam semua hal termasuk dalam hal penyaluran dana,karena saat sekarang ini indonesia sedang mengalami keterpurukan yang berkepanjangan,terutama dalam bidang pendidikan,karena pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, jika anggaran pendidikan hanya 13% dari seharusnya, maka anggaran tersebut harus dapat dilaksanakan dengan baik dan merata,khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan yang benar-benar membutuhkan, karena saya melihat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang tidak layak (sarana dan pra sarana yang kurang memadai),sebaiknya pemerintah daerah maupun para lembaga swasta berkerja sama dalam membangun kemajuan bangsa dengan cara memberikan penyuluhan,seminar guru seindonesia, memberikan bea siswa bagi anak-anak yang kurang mampu tanpa melihat dari segi kepintaran{karena seorang bila ingin pintar dia harus belajar tapi bagaimana mungkin bisa belajar jika untuk sekolah tidak ada biaya] maka dari itu mulai sekarang pemerintah dan para staf-stafnya serta lembaga swsta harus menanamkan sikap manusiawi dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri,agar bisa menghapuskan kkn dan menciptakan indonesia yang bersih
    kesimpulannya adalah jangan menyalahkan anggaran yang yang kecil tetapi bagaimana menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin agar tercapai tujuan yang diharapkan, membangun generasi muda yang berpotensi dan dapat bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya, kuncinya adalah kejujuran, kerjasama dan keikhlasan. terima kasih

  6. Menanggapi masalah dana yang hanya 13%, saya setuju saja pemerintah memang sekarang ini banyak mengalami masalah besar terutama masalah krisis dunia yang berkembang selama ini, sehingga harus membagi-bagi dana yang ada hingga merata dan memotong anggaran kesemua departemen.
    Untuk menyiasati anggaran pendidikan yang hanya 13% kita dapat melakukan beberapa penghematan misalnya mengurangi biaya-biaya dinas yang tidak perlu, mengurangi biaya pembangunan gedung-gedung sekolah dan lain-lain.
    Jangan kita menyalahkan angagran yang hanya sedikit tetapi kita harus bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan di indonesia ini.
    Jangan saling menyalahkan dan membohongi rakyat dengan anggaran yang hanya 13% bisa cukup seandainya para pejabat yang berwenang tidak melakukan tindakan korupsi dan yang terpenting adalah penyalurannnya harus tepat sasaran.

  7. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,seperti pemantapan kurikulum,peningkatan jumlah tenaga kerja dan mutu sarana dan prasarana.Agar semua upaya peningkatan mutu pendidikan bisa tercapai,maka kegiatan menuju terciptanya tersebut perlu ditunjang oleh layanan manajemen atau pengolahan yang teratur.
    Untuk itu pemerintah dalam APBN menyiapkan anggaran 20%,tetapi hanya sekitar 13% yang bisa dikeluarkan.Sebenarnya anggaran 13% itu cukup untuk meningkatkan pendidikan.Jika memang 13% benar-benar tidak ada potongan atau pangkasan dengan kata lain KORUPSI dan tidak dijadikan lahan proyek.Dan memeng 13% itu benar bersih ,maka dana yang dipakai harus mencangkup tiga aspek yaitu:Hasil guna,tepat guna dan daya guna,maka diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan sesuai dengan harapanBegitu jaga sekolah dana yang diberikan harus dipakai sesuai dengan kebutuhan.Misalnya adanya manajemen kesiswaan,manajemen ketenaga kerjaan,manajemen keuangan mandiri.
    Selain itu pemerintah harus mempunyai badan pemeriksa dan pengawasan tersendiri.
    Gunanya PEMERIKSA atau audit dengan badan ini melihat dan meneliti,menyelidiki,mempelajari,menelaah dan menyusut baik tidaknya ,salah benarnya pengeluaran dana yang telah dicatat.
    Gunanya PENGAWASAN memperhatikan,mengontrol dan mengamati sesuai program kerja yang dilaksanakan.Bisa juga pemerintah bekerja sama denga swasta untuk membiayai pendidikan.Insya Allah pendidikan di Indonesia lebih baik,maju dan bisa
    menciptakan lapangan pekerjaan

  8. Idealnya angka 13% akan sangat bisa membantu dunia pendidikan kita bila ditangani dengan baik atau bila semua dana itu disalurkan sesuai dengan pos-nya secara baik. Karena masih banyak PR yang harus dikerjakan, masih banyak masalah yang harus diselesaikan dalam dunia pendidikan kita, seperti sekolah-sekolah yang rusak, beasiswa bagi anak yang tidak mampu, sarana dan prasarana bagi sekolah di daerah tertinggal/terpencil hingga masalah kesejahteraan guru yang mana semuanya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
    Kesemua dana itu bila disalurkan secara proporsional, tanpa adanya “retribusi liar” yang berujung pada keuntungan pribadi maka dana yang terbatas itu akan mampu meminimalisir kondisi pendidikan kita.
    Bicara mengenai cukup dan tidak cukup, maka semuanya kembali kepada nurani kita. Bisakah kita menyampikan amanat pemerintah ini? bisakah kita menyampaikannya pada mereka-mereka yang berhak?
    Bila kondisinya tetap seperti ini, bila semua mental para pengurus dana itu tetap seperti ini, sibuk memenuhi pundi-pundi pribadi mereka maka angka 1000% pun tak akan pernah cukup.

  9. Jika Biaya Pendidikan 20% dari anggaran APBN Pusat, terlaksana maka sangat cukup untuk merubah system pembelajaran konvensional menjadi system pembelajaran berbasisi computer, namun untuk teknologi pendidikan, masih juga di kurangi hingga 13% sebenarnya dengan anggaran 13% masih bisa/cukup, jika yang 13% itu benar-benar untuk teknologi pendidikan, kenyataanya masih saja di korupsi, karena penyediaan alat-alat teknologi dijadikan proyek, disinilah anggaran tidak sesuai lagi dengan kenyataan, kecuali barang-barang elektronik seperti: computer, buku teks, cd-room, telephone dan pelatihan berbais koputer langsung di distribusikan ke tempat tujuan dengan bantuan badan Independen/ LSM yang ditunjuk oleh pemerintah dan turun langsung ke lapangan untuk pendistribusian barang.
    Belum lagi sarana tempat, listrik, saluran telephone, dimana lokasi pendidikan masih banyak yang kurang memadai itu pun masih perlu bantuan dana yang sebenarnya ada dan cukup (dana BOS). Banyak Kepala sekolah yang takut untuk bayar listrik mahal, hal ini maka menyulitkan perkembangan teknologi pendidikan . Maka pendidikan konvesional masih mendomisili di Indonesia dan Pendidikan dengan menggunakan teknologi masih jauh tertinggal dari Negara lain

  10. menanggapi masalah dana pendidikan dari 20% menjadi 13% menurut saya dengan dana berapapun kita tidak akan merasa cukup karena sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu merasa kurang dan tidak bersyukur. sebetulnya walau dengan dana anggaran cuma 13% tetapi jika semua mengalokasikan dana tersebut dengan tepat dan pada sasarannya dengan baik, merata khususnya pada sekolah-sekolah yang memang keadaannya sudah sangat memprihatinkan tanpa diKORUPSI maka saya yakin anggaran itu cukup untuk pengelolaan pendidikan. tetapi memang pada kenyataannya dana tersebut banyak dipotong sebelum diterima sekolah sehingga saran saya lebih baik mental para pejabat baik dari pemerintah sampai dengan sekolah yang harus diperbaiki dulu.tetapi jika anggaran tersebut tidak mencukupi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita, maka kita sebagai guru harus berani berkorban baik pikiran maupun materi demi mencapai tujuan pendidikan. mungkin kita bekerjasama dengan swasta dalam mencari dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada disekolah kita. marilah kita bersama-sama dari guru, masyarakat, pemerintah dan swasta mulai dari sekarang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan sehingga negara kita bisa bersaing dengan negara lain dalam bidang pendidikan.

  11. Menanggapi pernyataan tentang APBN pendidkan semula 20% menjadi 13 % menurut saya msih dalam batas kewajaran,karena kalau dilihat jumlah RP 49 Triliun adalah jmh yang sangat besar dan Insya Allah kalau penggunaanya benar sesuai amanat pendidikan di Indonesia akan maju dan sebanding dengan Singapore dan Malaysia,
    Sebenarnya ubtuk kualitas sistem pendidikan Indonesia berada peringkat 23 dari 125 negara (Indonesia peringkat 50 dari 125 negara berdasarkan Global Competiivenes Indeks ),Jadi semakin baik.Negara Asean yang diatas kita hanya Sngapore dan Malaysia sedangkan 7 negara Asean lainnya dibawah Indonesia. mari kita bersama sama harus bisa memotivasi diri dan semangat juang yang tinggi yang selalu bisa memajukan pebndidikan buat bangsa tercinta ini.
    Presiden SBY sgt setuju untuk meningkatkan anggaran pendidikan hiongga mencapai apa yang telah diamanahkan kontitusi kita. Pendidikan tetap prioritas dan mendapatkan subsidi paling tinggi.Oleh Karena itu pemerintah dengan segala pikiran yang jernih dan rasional yang tinggi untuk megelola dan menata anggaran ini sehinga lebih adil’
    Dengan dibangun hubungan Tripartit antara pemerintah dan Institusi pendidikan dan market.hal ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi sarjan yang dibutuhkan dunia industri.Sistem pendidikannya betul betul yang dapat dipercaya,memilih kurikulum harus dapat dilihat apakah yang diajarkan sudah pas dng yg dibutuhkan masyarakat dan ekonomi.
    Amin…… mudah-mudahan Allah SWT mendengar kita semua,agar pendidikan di Indonesia bisa maju dan lebih adil merata.

  12. menanggapi pernyataan tentang APBN pendidikan yang semula 20% menjadi 13% menurut saya subsidi pendidikan yang cuma 13% sangat memperhatinkan. karena di Negara lain subsidi pendidikan dan kesehatan itu sangat diutamakan. mungkin dengan subsidi yang cuma 13% di pastikan kualitas pendidikan di indonesia akan semakin rendah,sebab kurangnya sarana dan prasarana, dan belum tentu subsidi yang hanya 13% itu di bagi merata untuk pendidikan di seluruh di indanesia. padahal sebenarnya pendidikan anak-anak bangsa adalah Asset terbesar bagi bangsa indonesia untuk lebih memajukan negaranya. maka dari itu, seharusnya pendidikan subsidi pendidikan di indonesia lebih di utamakan karena untuk menciptakan SDM yang handal dan lebih berkualitas.dengan adanya subsidi yang merata mungkin pendidikan kita akan lebih maju dan tidak akan terbebani dengan biaya pendidikan yang mulai sekarang ini semakin mahal.

  13. maaf komen yang pertama bukan kometar dari saya
    setelah membaca statemen tsb saya sempat tertegun, apakah 13 % tersebut benar-benar akan menjadi kenyataan? apa yang akan terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia? bagi suatu lembaga pendidikan, eksistensi anggaran atau dana pendidikan memegang peranan yang sangat penting apalagi dalam konteks implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan konsep MBS maka suatu sekolah / madrasah dituntut untuk bagaimana dapat mengelola (Good Governance ) sekolah / madrasah termasuk juga dalam mengelola keuangan baik secara profesional maupun secara proporsional. karena begitu banyak komponen dalam pembiayaan pendidikan pada suatu sekolah / madrasah baik yang merupakan biaya pendidikan tetap ( fixed cost ) maupun biaya pendidikan yang variatif ( variabel cost ). Untuk itu lembaga sekolah atau madrasah sangat dituntut untuk mampu mengelola angaran / keuangan yang ada baik yang berasal dari pemerintah ( misalnya 13%), aset sekolah / madrasah sendiri maupun dari masyarakat ( yang saat ini terwakili dalam komite sekolah / madrasah). Target pencapaian KBK ( Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan MBS ( Manajemen Berbasis Sekolah) yang diFokuskan pada aspek mutu, jelas memerlukan alokasi anggaran yang secara gradual diharapkan nilainya mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk itu sangat perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam pembiayaan pendidikan yaitu prinsip keadilan,transparansi,akuntabilitas serta prinsip anti KKN. Penulis melihat berbagai upaya telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk secara kontinue memajukan dunia pendidikan nasional. Wujud kongkritnya adalah dengan terus naik atau turunnya anggaran pendidikan nasional dalam APBN, namum aspek akuntabilitas anggaran juga tetap harus menjadi perhatian serius mengingat masih adanya menyimpangan anggaran pendidikan dibeberapa tempat. Menurut pengamat penulis beberapa format atau model pembiayaan ( Pendanaan ) dalam pendidikan, khususnya yang dikembangakan oleh DEPDIKNAS yaitu Model Dekonsentrasi, Model Desentralisasi , Model JPS dan konpensasi BBM, serta Model biaya operasional manajemen mutu ( BOMM), model-model diatas yang sampai saat ini tengah dan diharapakan dapat diteruskan di Era Teknologi Informasi atau Informatika ( Information Technologi atau IT ) saat ini, secara operasional akan sangat tergantung pada para pelaku pendidikan yaitu pemerintah ( khususnya PEMDA), manajemen sekolah / madrasah dan masyarakat. Semua lini tsb harus berjalan sinerjik, karena Pendidikan Nasional menjadi tanggung jawab bersama sama. Untuk itu pengembangan propesionalisme dan peningkatan tanggung jawab moral para tenaga pendidikan khususnya dan para pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional diharapkan menjadi perhatian khusus. Dalam kaitan tsb maka pembiayaan pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh sekolah / madrasah harus memenuhi unsur timbal balik artinya apa yang diharapkan oleh para orang tua atau wali siswa utk menyekolahkan anaknya dengan biaya pendidikan yang tergolong tinggi dapat benar- benar tercapai. Dalam hal ini penulispun berharap bagi setiap lembaga pendidikan secara umum dapat memperhatikan beberapa unsur yang terkait dengan pembiayaan pendidikan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Persamaan ( Equity), biaya administrasi, Akuntabilitas dan Transparansi, Sensitifitas pada kondisi lokal. Pada akhirnya, konsepsi pembiayaan pendidikan secara nasional sebenarnya memerlukan adanya sinergi antara Pemerintah (PEMDA), lembaga pendidikan ( negeri dan swasta) dan masyarakat. Regulasi dibidang pendidikan, khususnya terkait masalah anggaran (dana pendidikan) juga diharapkan dapat diterima dengan baik oleh setiap lembaga pendidikan dan masyarakat. Seiring dengan implementasi KBK dan MBS dimana unsur pelibatan publik melalui komite sekolah/ madrasah akan semakin besar, maka aspek pembiayaan pendidikan ini semakin memegang kendali peran sentral.

  14. dengan kondisi dunia pendidikan negara kita yang relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara lain selayaknya bila pemerintah lebih menitik beratkan pembangunan negara disektor pendidikan dengan segala prasarana pendukungnya. karena keberhasilan suatu bangsa mutlak ditentukan oleh SDM yang berkwalitas.
    dan faktor penting dari menghasilkan SDM yang berkwalitas perlu dukungan baik sarana maupun prasarana pendidikan dari mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi plus lembga-lembaga pendidikan dan riset segala bidang ilmu pengetahuan. tanpa semua hal-hal tersebut bangsa kita hanya akan menjadi bangsa yang kerdil karena mengandalkan dan tergantung kepada negara lain.
    abad 21 adalah abad ilmu dan teknologi. bangsa yang tidak menguasai ilmu dan teknologi hanya akan menjadi bangsa kuli.

  15. APBN mengalokasikan RP yang triliun atau 13 %untuk pendidikan. Jika benar anggaran tersebut untuk pendidikan sudah seharusnya pemerintah menggunakan dana tersebut untuk kemajuan pendidikan di tanah air ini tampa adanya pengurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Dan penggunaan dana tersebut di awasi langsung oleh orang yang benar-benar bersih kalau perlu presiden itu sendiri karena ini merupakan misi untuk memajukan bangsa.Dan yang perlu di perioritaskan dari anggaran dana tersebut untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan,misalnya:soal gedung sekolah yang di atur dalam dalam standar sarana dan prasarana pendidikan.Hingga kini masih banyak bangunan sekolah dasar dan ibtidaiyah yang rusak parah.
    memang sangat menyedihkan anggaran pendidikan yang di berikan oleh pemerintah masih sangat minim sekali.Seandainya saya yang memiliki dana tersebut yang pertama saya ciptakan adalah membangun pendidikan ini dengan suasana yang nyaman,misalnya membangun gedung sekolah,memperbaiki/merenofasi gedung sekolah yang rusak parah terutama di daerah yang benar-benar tertinggal dalam perndidikannya.Selain itu anggaran tersebut akan saya membiayai guru-guru yang berprestasi dan mahasiswa yang berprestasi sebagai modal kemajuan pendidikan di bangsa ini.anak-anak jalanan juga akan saya biayai pendidikannya melalui dana tersebut.
    Seharusnya oleh pemerintah yang pertama di bangun adlah sektor pendidikan jika memang mereka memikirkan kemajuan bangsa ini karena menurut saya pendidikan adalah akar dari tumbuhnya kemajuan bangsa,jika akar itu sudah tumbuh kuat maka sektor-sektor yang lain pun mengikutinya.

  16. Berbicara tentang dana APBN untuk pendidikan kita sebagai seorang guru seharusnya sudah merasa lega dengan hanya 13% walaupun pada kenyataannya dana APBN untuk pendidikan minimal sebesar 20%,mengapa saya mengatakan demikian?karena di bandingkan dengan dahulu sekarang ini sudah jauh lebih baik, dulu guru benar-benar menjerit,dan merintih sampai-sampai seorang musisi Indonesia(IWAN FALS)menciptakan sebuah lagu yang berjudul “UMAR BAKRI” yang mana di dalam lagu tersebut terlihat jelas gambaran penderitaan seorang guru,tetapi guru tetap semangat demi kemajuan pendidikan.Di bandingkan dahulu sekarang pemerintah sudah mulai memperhatikan di sektor pendidikan walaupun dalam perhatiannya pemerintah bagaikan orang yang main di pinggir pantai yang tidak mau basah keseluruhan.
    Saya setuju dengan peryataan Bambang sudbyo yang menyatakan harus ada subsidi yang di hilangkan sudah kelihatan bukti-bukti yang jelas di lapangan sudah berapa subsidi yang di tarik pemerintah yang mana dengan penarikan subsidi itu semua rakyat teriak,marah,demo,kesal dan lain-lain,dan sebahagian dari penarikan subsidi itu di peruntuhkan untuk pendidikan dari situ sudah terlihat kepedulian pemerintah terhadap pendidikan,dan masalah APBN yang minimal 20% saya optimis sedikit demi sedikit akan tercapai.
    Apabila pendidikan kita di bandingkan dengan bangsa-bangsa lain memang bisa di katakan tertinggal,tetapi semua membutuhkan proses yang panjang,dan untuk merubah suatu negara(INDONESIA)tidaklah semudah bernafas yang hanya hirup buang hirup buang tetapi semua akan terlihat perubahan itu akan terlihat setelah beberapa tahun kedepan mungkin 10 tahun,20 tahun atau lebih.
    Memang sudah sepantasnyalah pemerintah daerah dan swasta untuk ikut berpartisifasi lebih untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia mungkin dengan mengadakan sekolah-sekolah gratis dan tunjangan untuk guru.
    Saya menyarankan pemerintah memang harus memperhatikan pendidikan,tetapi pemerintah juga jangan melupakan sektor-sektor yang lain.Dalam hal APBN minimal 20% seharusnya pemerintah di berikan ajungan jempol dan pujian walau dalam pencapaiyanya masih berlahan-lahan.
    Yang perlu di ingat pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak dan lapisan mau miskin atau pun kaya.Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintahdan unsur-unsur pendidikan seperti kepala sekolah,guru,dan jajarannya.

  17. Anggaran pendidikan yang hanya 13 % pada tahun 2008 yang menurut pernyataan banyak pihak menyalahi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20 %, menurut saya adalah dilema. Di satu pihak (DIKNAS) memerlukan anggaran yang cukup untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, dipihak yang lain pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan itu karena faktor kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara yang tidak memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen.
    Pendidikan di Indoensia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran, jadi apapun alasannya, pemerintah harus mempunyai kemauan politik (political will) yang kuat untuk memposisikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
    Menghadapi kenyataan anggaran pendidikan yang hanya 13 % itu, maka tindakan yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya menggunakan anggaran itu seefektif dan seefissien mungkin, dan yang paling penting adalah pencegahan usaha-usaha korupsi dari oknum-oknum yang tidak punya perikemanusiaan.
    Kesimpulannya, pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia, karena pendidikan adalah barometer penting, konsekwensinya pemerintah harus sungguh-sungguh menanganinya yaitu dengan memberikan anggaran yang dibutuhkan.
    Dan kepada pejabat yang mempunyai kesempatan korupsi, urungkanlah niat anda, jadilah orang yang bermanfaat, mari bersama-sama mencerdaskan generasi bangsa kita. Anggaran pendidikan kita hanya sedikit, jadi jangan dikurangi lagi dengan korupsi.

  18. Di dalm sebuah pendidikan anngaran dapat dialokasikan untuk bantuan atau kebutuhan yang terdapat di sekolah tersebut . Di samping itu juga dana pendidikan hendaknya di fungsikan sesuai keberadaan fasilitas ( sekolah ) tersebut ,jangan sampai dana pendidikan jatuh kepada yang bukan haknya Apabila anggaran pendidikan sebesar 13 % itu di salah gunakan maka bagaimana pendidikan yang terjadi di indonesia ? Dengan adanya anggaran pendidikan di harapkan dapat membantu para pengajar dan pelajar dalam proses belajar mengajar serta memberi kemudahan bagi para orang tua murid untuk memasukan anaknya kesekolah karena dengan anggaran pendidikan tersebut sangat membantu bagi para masyarakat yang membutuhkan pendidikan bagi anak-anaknya .Dengan demikian anggaran pendidikan harus benar-benar di alokasikan sesuai keperluannya .

  19. Bicara masalah anggaran pendidikan sebanyak 20 % pada saat ini dapat dikatakan jauh panggang dari api, apalagi ditengah-tengah kesulitan pemerintah untuk mengeksekusi kenaikan haraga BBM yang menuai banyak protes dan demonstrasi disana sini.
    Tuntutan untuk dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN sebangayak 20 % mungkin bukan sejak setahun, dua tahun yang lalu, akan tetapi bahkan beberapa tahun sebelumnya. Bila keinginan untuk menaikkan anggaran pendidikan sebanyak 20 % itu muncul anggap saja lima tahun yang lalu, tentu saat ini anggaran tersebut sudah tidak relevan lagi bila melihat perkembangan dan tuntutan zaman di era globalisasi ini, apalagi bila kita bandingkan dengan negara lain seperti Negara tetangga Malaysia yang anggaran pendidikannya sudah 30 %. Walaupun di sisi lain kita juga tidak menampik pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada Depdiknas terus meningkat atau menjadi anggaran terbesar dari APBN kepada lembaga pemerintahan. Namun, perlu diperhatikan hampir semua sepakat, terlepas dari segala bentuk kepentingan, bahwa kemajuan sebuah bangsa atau Negara sangat tergantung dari seberapa besar konstribusi pemerintahannya dalam mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan.
    Saya tidak begitu sependapat dengan pernyataan yang mengatakan bahwa “masalah pendidikan bukan semata-mata tergantung pada besarnya anggaran, tetapi bagaimana sistem pendidikan dibenahi secara menyeluruh”. Bagaimana kita dapat membenahi apabila saranya tidak memadai. Jepang dapat mengembalikan negaranya dan bahkan lebih maju pula dari sebelum Negara tersebut dijatuhi bom oleh Amarika adalah dengan konsentrasi penuh pemerintahannya dalam pendidikan dan itu hanya butuh waktu tidak lebih dari 20 tahun. Bagaimana dengan Negara kita yang saat ini merayakan 1 abad kebangkitan belum terlihat perubahan nyata yang segnifikan. Reformasipun sudah digulingkan 10 tahun juga belum membuahkan hasil yang diharapkan, atau mungkin lebih parah dari sebelum reformasi.

  20. Anggaran pendidikan naik menjadi 13%? Secara pribadi saya pesimis dengan anggaran pendidikan yang masih relatif kecil untuk masalah pendidikan sekompleks di Indonesia ini. Belum lagi budaya korupsi yang sulit sekali untuk diberantas. Akankah anggaran pendidikan itu bisa dinikmati oleh masyarakat kita?
    Aggaran pendidikan yang hanya 13% itu menunjukkan lemahnya political will pemerintah terhadap pendidikan yang sangat menentukan kemajuan pendidikan suatu bangsa.
    Sesuai pasal 31 ayat (4) UUD 1945 pemerintah memiliki kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena anggaran pendidikan merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang jalannya keseluruhan pelaksanaan pendidikan sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan.
    Diperlukan adanya pengawasan dalam prosedur penggunaan anggaran agar benar-benar terealisasikan untuk perbaikan mutu pendidikan.

  21. “Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiq, menilai anggaran pendidikan yang disusun pemerintah pada RAPBN 2007 melanggar konstitusi. “Itu sudah jelas kalau tidak 20 persen (dari APBN) berarti melanggar Undang-undang Dasar”.
    Jimly mengatakan, meski pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan anggaran pendidikan namun amanat konstitusi tidak sepenuhnya dipatuhi. Besarnya anggaran pendidikan, kata dia, bisa disusun atas kesepakatan Pemerintah dan DPR namun ketentuan konstitusi tidak dapat diubah.
    Jimly mengharapkan pemerintah berusaha untuk mematuhi amanat konstitusi. Menurutnya, jika kosntitusi tidak dipatuhi maka hukum yang lebih rendah nantinya juga tidak akan mengindahkan peraturan yang lebih tinggi.”
    Demikianlah pendapat Jimly Ashiddiq seorang Ketua Mahkamah Agung mengenai anggaran pendidikan sekarang.
    namun yang harus kita cermati disini, bahwasannya amanat pendidikan itu bukan saja tanggung jawab dari pemerintah, tapi semua orang yang terlibat dalam pendidikan termasuk kita, sebagai guru dan calon guru. orang yang terlibat langsung dalam pencerdasan bangsa. oleh karena itu kita jangan hanya menghakimi pemerintah yang belum bisa menjalankan amanat konstitusi yang harus mengeluarkan dana APBN sebanyak 20% untuk pendidikan, tapi ikut membenahi diri kita agar dapat memanfaatkan dana 13%tersebut murni untuk pendidikan.
    Dengan anggaran 49 triliun atau 13% yang ada sekarang, bagaimana caranya semua pihak yang terkait sadar bahwa anggaran sebanyak itu adalah untuk penyelenggaraan pendidikan, maka sudah sepatutnya dana itu harus tepat digunakan dengan sebaik-sebaiknya dan tidak ada penyelewengan.
    untuk dapat menaikkan dana menjadi 13% seperti sekarang ini, sudah menandakan perhatian pemerintah kepada pendidikan khususnya, dan untuk memenuhinya menjadi 20% tentu memerlukan waktu dan proses yang mungkin sekarang sedang dilakukan pemerintah, tinggal kita sebagai civitas pendidikan yang harus dapat menggunakan dan memanfaatkan dana tersebut semaksimal mungkin, agar pendidikan dapat terselenggara sesuai dengan amanat UUD’45.
    karena kalau kita hanya berkutat untuk menuntut dan terus menuntut pemerintah untuk dapat mengeluarkan dana sebanyak 20% tersebut, maka konsentrasi kita hanya akan tertuju kepada hal itu dan lambat laun penyelenggaraan pendidikan akan terabaikan, sekarang ini lebih baik kita berkonsentrasi dengan dana 13% ini bagaimana caranya kita dapat meningkatkan SDM kita sebagai pendidik dan menyusun metode-metode pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana secara maksimal.

  22. Memang yang kita ketahui untuk sekarang anggaran pendidikan masih 13%(Rp. 49 triliun ) akan tetapi itu lebih baik dari pada sebelumnya.Mungkin untuk saat ini pemerintah hanya bisa mengeluarkan 13%untuk anggaran pendidikan di karenakan banyak faktor-faktor lain yang terjadi di negara kita sehingga untuk menyelaraskan APBN pemerintah hanya bisa mengalokasikan anggaran pendidikan Rp49 triliun, akan tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin anggaran pendidikan di naikan menjadi 20%.Menurut saya kalo berbicara anggaran pendidikan negara tetangga yang mencapai 30% itu di karenakan negara tetangga tidak sedang di goncang dengan masalah akan tetapi beda dengan negara kita yang selalu ada masalah, ini salah satu faktor yang menyebabkan mengapa anggaran pendidikan negara kita lebih kecil dari mereka.
    Sekarang yang harus di pikirkan bagai mana dengan anggaran yang 13% dapat dipergunakan dengan benar dan dapat di salurkan sampai tujuan, karena saya masih melihat dan mendengar adanya penyimpangan dana.Bagai mana pendidikan negara kita akan maju dan dapat bersaing dengan anggaran yang kecil saja masih di sunat pula oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.Kiti hanya bisa berharap semoga mereka(oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab) sadar atas apa yang mereka perbuat karena dapat merugikan anggaran yang di atas.

  23. Anggran pendidikan 20% adalah mimpi yang indah, tapi memang mimpi ini sangat penting, setidaknya membuat sedikit senyuman dunia pendidikan Indonesia yang sedang tidur dan “ingin terjaga”. “si 20%” rupanya sudah membuat repot para pelaku-pelaku pendidikan, ada yang terjaga dari tidur langsung lari sssst….pakai sepatu tampa celana..,ada yang pakai celana nggak pakai baju, ada yang cuci muka saja tampa mandi, artinya reaksinya sudah macam-macam tampa dipikirkan secara sadar (ke-GR-ran)Ang.pend 20% sebenarnya masih sangat kecil untuk memejukan pendidikan di Indonesia yang jumlah penduduknya “seabrek” + “HDI Loyo” (Human Development indexs/SDM). lebih parah lagi rupanya yang baru datang baru “si 13%” katanya : ” si 20%” akan datang apabila ada subsidi yang dihilangkan…! waduh jadi semakin gaswat…ane lebih setuju sama pendapatnya bang Mahfud Sidiq yang ngasih solusi: ” untuk meningkatkan keunagan negara adalah dengan mengurangi anggaran belanaja negara, menaikan pajak kendaraan, dan meningkat produksifitas BUMN” kalau ini dijalakan dengan baik tentunya anggaran pendidikan 20% lebih cepat terlaksana. ane berdoa semoga bangsa ini diberi kekuatan untuk bangkit…bangkit dari tidurnya.

  24. Anggaran Pendidikan Nasional hanya 13 % ?
    Walaupun jauh dari harapan (20 %) dan banyak pihak mengatakan hal tersebut (13 %) telah melanggar UUD 1945, tapi saya yakin bahwa pemerintah dan DPR sudah berusaha meski “mungkin” belum maksimal. Setidaknya ada peningkatan Anggaran Pendidikan nasional dari tahun ke tahun. kita tahu, bahwa Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya dan kemampuan ekonomi. untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, banyak sektor yang mempengaruhinya. seperti pendidikan, kesehatan, perindustrian dll yang satu sama lain saling terkait. jadi, rasanya tidak adil jika untuk bisa mencapai Anggaran Pendidikan Nasional hingga 20 %, harus mengorbankan sektor lainnya. pendidikan memang penting, tapi sektor lainpun juga tak kalah penting. bagaimana mungkin akan tercipta masyarakat yang berpendidikan tinggi tetapi fisik nya lemah (memangkas dana Kes. misalnya). saya setuju pendapat pak budi iswanto, salah satu cara untuk meningkatkan Anggaran Pendidikan nasional adalah dengan mengurangi anggaran belanja negara dan meningkatkan produktifitas BUMN. menurut saya, jika kita hanya bisa menuntut pemerintah dan sementara pemerintah tidak bisa berbuat banyak, bukankah hal tsb malah “membuang waktu” ? karena kita hanya fokus pada kekurangan itu saja. sedangkan masalah pendidikan harus segera ditangani. jika saat ini memang “hanya” bisa 13 % saja, asal dialokasikan dengan cermat dan tepat sasaran, Insya Allah akan ada peningkatan di sektor pendidikan kita, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak. tidak ada salahnya kita mempraktekan pepatah “Berusaha sambil berdoa”, berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan berdoa semoga Anggaran Pendidikan nasional kita dapat mencapai 20 % atau bahkan lebih, bukan begitu? sebagai warga negara yang baik, saya pun turut berdoa semoga Indonesia kedepan di akui keberadaannya di mata dunia, amin.

  25. Kalo kita membicarakan anggaran pemerintah untuk dana pendidikan yang 20% tetapi yang di alokasikan hanya 13% di karenakan APBN pemerintah bukan hanya dana pendidikan saja akan tetapi ada anggaran lain yang seperti kita ketahui anggaran kesehatan, ekonomi industri DLL. Kemungkinan dana yang sudah ada pemerintah membagi untuk anggaran yang lain.
    Pada tahun 2007 banyak sekali bencana alam yang terjadi ini salah satu yang menyebabkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 13% bukan 20%, dari angka 13% itu sudah menunjukan kemajuan dari sebelumnya mudah-mudahan saja untuk tahun yang akan datang pemerintah dapat mengalokasikan dana 20% untuk pendidikan.

  26. Terealisasinya anggaran pendidikan tahun 2008 sebesar 13 % adalah bentuk pelanggaran dari pemerintah kepada masyarakat. Karena ketetapan konstitusi UUD 1945 pasal 32 ayat 4 mengenai anggaran pendidikan adalah 20 %. pelanggaran yang kedua adalah terabaikannya komitmen pemerintah sebagai suatu bangsa untuk menyiapkan SDM yang unggul, dan yang ketiga terabaikannya kesungguhan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik itu menuntaskan kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

    Tapi meskipun demikian tidak adil rasanya seandainya kita mengadili dan menghakimi pemerintah dengan megatakan yang tidak-tidak. Sedangkan kita tidak tahu menahu urusan pemerintah tentang masalah apa yang sedang dihadapai. Apa lagi permasalahan korupsi, krisis, kerusakan moral dan yang lain tidak henti-hentinya melanda negeri ini. Berhusnuzhon (berbaik sangka) kepada pemerintah adalah cara yang terbaik, disamping juga masyarakat mencari solusinya bersama-sama dengan mengusulkan keanggota dewan untuk menyampaikan masalah ini kepada pemerintah. Dari pada kita menghujat dan melakukan demostrasi dengan anarkis karena melakukan yang demikian adalah tindakan yang tidak beretika dan jauh dari adab serta nilali agama.

    Sebagi masyarakat suatu bangsa tanggung jawab pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah (pemerintah pusat) tetapi adalah tanggung jawab kita bersama di semua lapisan masyarakat, Karena dengan saling kerjasama di semua lapisan maka suramnya pendidikan di negri ini dapat di cegah dan minimalisir.(hdr)

  27. Menyikapi masih belum mampunya pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang dalam anggaran pendidikan minimal 20 % APBN dengan alasan minimnya keuangan Negara sehingga banyak resiko yang harus ditanggung jika angaran pendidikan dinaikkan, maka sosulsinya menurut saya adalah pemerintah harus menggandeng dunia usaha untuk ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan. Seperti di Negara-negara maju, bagi perusahaan yang mau menghibahkan sebagian sahammnya untuk pendidikan maka akan dikenakan keringana pajak. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran dana, agar subsidi diberikan pemerintah tidak mengalami kebocoran yang besar. Sebagai contoh kasus adalah dana BOS, diakui atau tidak selama ini banyak mengalami kebocoran, sehingga keberadaanya kurang dapat dirasakan. Contoh lain adalah penyaluran seperti dana bantuan sarat dengan KKN, sehingga sekolah-sekolah yang maju, yang dekat dengan orang-orang pemerintahan terus mendapat bantuan dana pembangunan dan sebagainya, sementara sekolah-sekolah yang tidak punya akses ke birokrasi yang kondisinya sangat memprihatinkan justru tidak pernah mendapat bantuan dana baik untuk pembangunan maupun yang lainnya. Lembaga-lembaga pendidikan seyogyanya juga harus menggali sumber dana yang lain, contonya dengan mendirikan unit usaha yang bisa membantu biaya operasional sekolah.

  28. Seharusnya pemerintah di Indonesia mengalokasikan dana pendidikan lebih besar disesuaikan dengan jumlah kepadatan penduduknya, dana pendidikan menjadi skala prioritas utama yang dicanangkan terlebih dahulu agar pendidikan di Indonesia lebih maju dan merata keseluruh rakyat Indonesia.
    Dimana pemerintah Indonesia mengawali pendidikan wajib belajar sembilan tahun (Wajardiknas) patut didukung semua elemen. Dalam hal ini kebijakan percepatan penuntasan Wajardiknas yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun pelajaran 2008/2009 sangatlah mungkin terjadi. Tekad pemerintah dalam hal ini tidaklah main-main. Dengan merealisasikan salah satu bentuk program kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak disalurkan untuk bidang pendidikan lebih dimaksimalkan.
    Mengingat fenomena putus sekolah di usia dini masih banyak ditemui di berbagai daerah-daerah. Faktor utamanya tidak lain adalah persoalan ekonomi keluarga. Biaya pendidikan yang sangat tinggi, dengan berbagai pungutannya serta mahalnya buku-buku pelajaran, tidak dapat dipenuhi oleh orang tua siswa yang berpenghasilan serba kecukupan.
    Dengan tersedianya alokasi dana pendidikan sebsar 13 % maka sejak tahun 2005 lalu pemerintah dan DPR-RI telah memutuskan untuk melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan disalurkan dalam dua bentuk, yaitu: Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM).
    Sehingga realisasi dana pengalihan subsidi BBM ini sedikit membuat wajah-wajah siswa bahagia bak sekuntum bungan mawar yang sedang berseri-seri. Berbagai biaya pendidikan seperti biaya pendaftaran, iuran bulanan, biaya ujian, maupun bahan pendukung lainnya hingga biaya praktik dan semacamnya menjadi beban yang dipikul bersama antara orang tua dan pemerintah.
    Dalam perjalanannya, berbagai persoalan dalam penyaluran Dana Pendidikan ini tidak berjalan dengan mulus. Bentuk penyelewengan banyak terdengar dimana-mana. Dugaan adanya korupsi pun telah melibatkan banyak instansi di tubuh Dinas Pendidikan. Begitupula manipulasi yang dilakukan pihak sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan daftar siswa dan siswi miskin. Selain itu masih banyak lagi kebocoran dana pendidikan dengan bentuk modus yang beragam.
    Terbukti alokasi penggunaan dana BOS yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dilapangan banyak ditemukan pengendapan dana BOS sebanyak milyaran di Bank. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memakai dana BOS. Ditemukan banyaknya data yang tidak valid. Bahkan bentuk penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh beberapa individu dan kelompok yang sedang mengambil kesempatan
    Seyogyanya dana pendidikan ini lebih layak diperuntukkan bagi masyakarakat yang terisolir. Daerah dengan layanan pendidikan yang dirasa belum memenuhi standar. Contoh kongkitnya adalah masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, begitu pula masyakarat yang tinggal di daerah-daerah konflik maupun bagi mereka yang menyandang cacat.

    Pada dasarnya dana pendidikan yang diperoleh dari bentuk pengurangan subsidi BBM dapat meringankan biaya pendidikan kepada siswa. Apalagi dilihat dari besarnya jumlah dana BOS dan BKM selama ini. Ketika dana ini sampai kepada yang berhak tanpa sepeser pun yang hilang maka pemerataan akses berbagai kelompok masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas akan terpunuhi. Bahkan dapat meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk ikut serta mensukseskan wajib belajar sembilan tahun, dan pada akhirnya ketika dana pendidikan ini dikemas sedemikian rupa tidak mustahil dapat membebaskan biaya pendidikan (pendidikan gratis) bagi masyarakat secara umum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s